Jakarta, Mei 2025 — Mutasi dalam tubuh lembaga peradilan kembali mencuat ke permukaan publik setelah nama Eko Aryanto, Ketua Majelis Hakim dalam perkara suap dan korupsi yang menyeret nama pengusaha Harvey Moeis, disebut kembali mengalami pemindahan tugas. Kali ini, hakim yang sebelumnya bertugas di Pengadilan Negeri Tanjungkarang, Lampung, itu dimutasi ke salah satu wilayah paling timur Indonesia: Papua.

Mutasi ini menandai kedua kalinya dalam kurun waktu kurang dari satu tahun hakim Eko dimutasi sejak menjadi Ketua Majelis dalam sidang kasus Harvey Moeis, yang juga menyeret perhatian publik lantaran keterkaitannya dengan selebritas nasional.

Sorotan Publik atas Mutasi Beruntun

Nama Eko Aryanto mencuat ketika ia ditunjuk sebagai Ketua Majelis Hakim dalam perkara besar yang menimpa Harvey Moeis, seorang pengusaha yang dikaitkan dengan kasus korupsi tambang nikel dan suap pejabat negara. Tak hanya karena besarnya nilai kerugian negara yang diduga mencapai triliunan rupiah, kasus ini menjadi sorotan luas karena menyangkut figur publik dan dianggap menjadi representasi dari kebobrokan sistem hukum dan bisnis di Indonesia.

Pada awal 2024, Eko Aryanto menjabat sebagai hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Namun, tak lama setelah memimpin jalannya sidang Harvey Moeis yang saat itu ramai disorot media, ia dimutasi ke Pengadilan Negeri Tanjungkarang. Banyak pihak menilai mutasi tersebut sebagai bentuk tekanan terhadap hakim yang dianggap cukup progresif dan transparan dalam menangani perkara yang rumit dan penuh kepentingan.

Kini, publik kembali dikejutkan dengan kabar bahwa Eko Aryanto dipindahkan ke Papua, yang secara geografis jauh dari sorotan pusat dan dinilai sebagai wilayah “buangan” oleh sebagian kalangan.

Reaksi Masyarakat dan Pengamat Hukum

Kabar mutasi ini langsung memancing respons dari berbagai kalangan. Di media sosial, tagar seperti #DukungHakimEko dan #MutasiMencurigakan sempat menjadi trending. Banyak yang menilai bahwa mutasi berturut-turut terhadap hakim Eko merupakan bentuk pelemahan terhadap hakim yang independen.

Yenti Garnasih, pakar hukum pidana dari Universitas Indonesia, menyampaikan bahwa mutasi terhadap seorang hakim tidak boleh dikaitkan langsung dengan perkara yang sedang atau pernah ditanganinya. “Namun, jika dilakukan terlalu sering dalam waktu singkat, tentu publik berhak curiga,” ujarnya.

Senada dengan itu, Koalisi Masyarakat Sipil untuk Peradilan Bersih juga menyayangkan keputusan mutasi tersebut. Menurut mereka, Eko Aryanto adalah salah satu hakim yang justru menunjukkan integritas dan keberanian dalam menghadapi tekanan, terutama dalam kasus yang melibatkan tokoh besar seperti Harvey Moeis.

Sebagai referensi, informasi terkait perkara Harvey Moeis dapat dilihat melalui halaman resmi Kejaksaan Agung.

Penjelasan dari Mahkamah Agung

Mahkamah Agung (MA) akhirnya memberikan penjelasan melalui juru bicaranya, Suhartoyo. Ia menyebut bahwa mutasi terhadap Eko Aryanto merupakan bagian dari rotasi rutin dan telah sesuai prosedur serta kebutuhan organisasi.

“Kami pastikan tidak ada tekanan politik atau motif lain di balik mutasi ini. Setiap hakim memiliki kewajiban untuk bersedia ditempatkan di manapun sesuai kebutuhan,” ungkap Suhartoyo.

Namun, penjelasan itu belum cukup untuk meredam polemik yang terlanjur meluas. Banyak kalangan menganggap bahwa pemindahan ke wilayah timur Indonesia bagi seorang hakim yang tengah menjadi sorotan merupakan bentuk penyingkiran yang halus.

Profil dan Rekam Jejak Hakim Eko Aryanto

Eko Aryanto dikenal sebagai hakim dengan reputasi tegas namun berintegritas tinggi. Sebelum menjabat di Tanjungkarang, ia pernah bertugas di beberapa wilayah seperti Kalimantan, Jawa Timur, dan DKI Jakarta. Gaya persidangannya dikenal lugas, tidak bertele-tele, namun sangat disiplin.

Dalam kasus Harvey Moeis, Eko menolak berbagai bentuk intervensi, baik dari internal maupun eksternal. Ia bahkan beberapa kali sempat membuat keputusan penting seperti membuka akses sidang untuk umum dan meminta kehadiran saksi-saksi kunci yang sebelumnya enggan hadir.

Beberapa rekan sejawat menggambarkan Eko sebagai sosok yang “diam-diam tajam”. Ia tidak banyak bicara ke media, namun gerakannya dalam ruang sidang sangat menentukan jalannya perkara.

Tantangan Bertugas di Papua

Penempatan Eko Aryanto di Papua menuai kekhawatiran dari kalangan pemerhati peradilan. Selain faktor geografis dan keterbatasan fasilitas, Papua dikenal memiliki tantangan tersendiri dalam bidang hukum, terutama terkait dengan keterbatasan tenaga ahli, infrastruktur pengadilan, dan akses terhadap saksi serta terdakwa.

Namun, beberapa pihak justru melihat ini sebagai tantangan baru bagi Eko untuk membuktikan komitmennya sebagai hakim di manapun ia ditempatkan.

“Kita berharap beliau tetap bisa menjalankan tugas dengan baik dan menjaga integritas seperti selama ini,” ujar Hendro Maulana, Ketua LSM Gerakan Hukum Bersih.

Harapan Masyarakat dan Evaluasi Peradilan

Kasus ini menjadi pengingat penting bahwa sistem mutasi dalam lembaga peradilan perlu dilakukan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Publik butuh jaminan bahwa hakim tidak menjadi korban dari tekanan politik atau ekonomi hanya karena menjalankan tugasnya secara benar.

Banyak netizen dan akademisi menyuarakan perlunya dibentuk komisi independen yang mengawasi proses mutasi, promosi, dan demosi hakim di Indonesia. Hal ini penting untuk menjamin kebebasan kekuasaan kehakiman dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum.

Mutasi terhadap hakim bukanlah hal baru, namun ketika mutasi dilakukan terhadap sosok yang sedang menangani perkara besar dan bersikap vokal terhadap transparansi, publik tentu pantas untuk bertanya: Apakah ini sekadar rotasi, atau ada motif lain di baliknya?

Sebagai informasi tambahan, baca juga artikel kami sebelumnya: iPhone 17 Air: Desain Tipis, Baterai Mengejutkan?

Kesimpulan

Mutasi Eko Aryanto ke Papua telah membuka kembali perdebatan lama soal independensi lembaga peradilan di Indonesia. Di tengah krisis kepercayaan terhadap sistem hukum, publik menaruh harapan pada sosok-sosok seperti Eko untuk tetap tegak lurus dalam menjalankan amanat keadilan.

Apapun alasannya, mutasi semestinya tak menjadi senjata untuk “membuang” hakim-hakim yang dianggap membahayakan kepentingan tertentu. Justru mereka harus dilindungi sebagai penjaga konstitusi dan harapan masyarakat.

Perjalanan Eko ke Papua bukanlah akhir, melainkan babak baru yang akan terus disorot oleh publik dan sejarah.